Realsipublik.com| Jailolo: Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menggelar pembinaan penyelenggaraan pemerintahan pada pemerintah Desa untuk sinergitas pembangunan Halbar kedepan.
Pertemuan yang berlangsung di Aula Bidadari lantai satu Kantor Bupati Halbar, Kamis (04/03) ini dihadiri Bupati dan Wakil Bupati, Ass, Staf Ahli dan OPD pemda Halbar, dan sebagai peserta yakni Kades dan Camat se- Halbar.
Sabmutan bupati Halbar James Uang, kegitan ini bertujuan satukan sinegitas pembangunan Halmahera Barat dalam kurung waktu tiga tahun setengah, periode 2021- 2024.
“Periode kita hanya tiga tahun setengah, maka kita butu sinergitas percepatan pembangunan didalam kurun waktu tiga setengah tahun ini,”kata James.
Masa priode 2021- 2024, sambung James, bahwa pemda prioritaskan program yang dapat tersentuh langsung kepada masyarkat. “Itu yang akan jadi skala prioritas kami,”ujarnya.
Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan ini, maka skenarionya diterapkan adalah melakukan audit pengelolaan anggaran oleh SKPD, dan proses pengauditan oleh inspektorat suda mulai dilakukan ke semua Dinas maupun ke pengelolaan anggara DD.
Lanjut James, untuk dapat memastikan sejauh mana progres pengembalian temuan keuangan daerah oleh SKPD maupun Pemdes (ada temuan) karena itu, Bupati dan wakil Bupati meminta agar bekerjalah dengan profesional.
“Ini tujuannya agar bagaimana seluruh peneyelangaraan pemerintahan dari Kabupaten sampai ke tingkat Desa harus bekerja dengan baik, profesional yang berdampak kemajuan pembangunan daerah ini. Untuk singkronisasi program ini, untuk pemdes dalam teknisnya nanti disampaikan Kadis DPMDP,”ucap mantan Dprd Halbar ini.
Selain itu, wakil Bupati Halbar Djufri Muahamad dalam sambutan meminta kepada kades- kades agar Dana Desa (DD) prioritskan program pemberdayaan untuk masyarkat di desa.
“Saya dan Pa Bupati juga akan segera berkonsultasi ke Kemendes maupun Mendagri terkait masukan – masukan dari Masyarkat yang belum terjawab soal prioritas DD. Seperti buat pagar Desa, rumah ibadah,”ungkapnya.
“Selain itu juga, harus ada pos yang peruntukan membantu kebutuhan biaya sekolah S1 maupun S2 bagi masyarkat yang layak butuhkan,”sambung Djufri.
Mantan anggota DPRD Halbar ini juga mengaskan pada DPMDP Halbar jika terdapat Plt Kades tidak bekerja suksesi pembangunan desa, maupun kelola DD agar segera diganti.
“Jika masa berakhir Plt. Kades jangan lagi diperpanjang, dengan pertimbangan kalau Plt. Kades itu tidak sukses dalam membangun program Desa,”tandasnya.(red)
