Jailolo: Keterlambatan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang lulus seleksi tahun 2023 lingkup Pemkab Halmahera Barat, disebabkan keterlambatan perbaikan dokumen puluhan peserta yang loos seleksi.
Hal tersebut dapat disampaikan Kepala BKD Pemkab Halmahera Barat (Halbar), Fransiska Renjaan dalam konfirmasinya melalui via WhatsApp, Senin (13/05).
” Ini dorang honorer, yang lulus seleksi P3K pe dokumen bermasalah atau tidak lengkap jadi masih butuh perbaikan. Masalah ada ijazah , ada yang DRH (biodata) dan lain lain. Jadi bukan di BKN,” jelasnya.
Fransiska bilang, keterlambatan dokumen dari calon pegawai P3K, bukan dari BKN. Dengan keterlambatan dokumen tersebut, sehingga sampai saat ini BKD Pemkab halbar masi menunggu perbaikan dokumen dari sejumlah peserta P3K yang sudah lolos tahapan tes tahun 2023.
” Sampai saat ini, kami (BKD) masi menunggu perbaikan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen lagi dari BKN,” kata Kepala BKD Halbar.
Diungkapkan Fransiska, kedapatan sebanyak 60 orang peserta P3K dokumen kelembapan, berkas tidak sesuai (BTS).
” Halbar masi ada 60 yang masi BTS,” tandas dirinya, dengan menunjukan percakapan permintaan kelemgakapan dokumen dari BKN. (*
