Relasipublik.com- Jailolo: Ketua DPD Partai Hanura, Prov. Maluku Utara, Basri Salama angkat bicara terkait dengan sikap Afrida Dorado, ibunda dari Marsela Pracelia Tampi, DPD menilai Alfrido mengintervensi internal partai Hanura.
Adapun yang disoroti DPD Hanura terkait dengan proses pergantian antar waktu (PAW) saudari Marsela Pracelia Tampi terhadap Denny Palar, DPD menilai tidak melalui mekanisme partai sebagaimana yang di atur daalam peraturan Partai.
“Usulan dari Partai tidak pernah ada sebelum dilantik Marsela, DPD Hanura telah menyampaikan surat untuk pembatalan pelantikan karena tidak ada usulan dari Pimpinan Partai Politik sebagamana di atur dalm UU MD3 no 17 tahun 2014 yang telah diubah menjadi undang2 no 13 tahun 2019,”kata Ketua DPD Hanura Prov Malut, Basri Salama, kepada wartawan Realsipublik.com melalui Via WhastApp, Jumat, (12/02).
Untuk itu, lanjut Basri bahwa Afrida, selaku ibunda dari Marsela tidak perlu banyak berkomentar terkait sesuatu yang bukan menjadi tugas Partai. Karena yang bersangkutan, Alfrida bukan pengurus Partai Hanura.
Lanjut, Ketua DPD Hanura ini juga suda kroscek ke DPC Halbar, dan tidak ada koordinasi mereka ke DPP, sebagaimana yang disebut oleh pihak Marsela. Bagi mereka yang mengatasnamakan DPC, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan konsultasi atau koordinasi terkait masalah di tingkat DPP.
“DPD tidak pernah mendapat koordinasi atau konsultasi dari pihak Marsela. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibunda Marsela, tidaklah sesuai dengan yang di atur dalam ketentuan Partai,”jelasnya.
“Karena koordinasi dan konsultasi itu ada aturannya. Tidak boleh satu dua orang pergi terus manamakan Penegurus DPC dan berkonsultasi ke dpp, dan di dpp juga ada aturannya, apa hubungan masalah DPC, dan Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan di DPP?,”ujar Basri dengan nada tanya.
Bas, disapa Basri menyarankan kepada Ibunda Marsela agar tidak ikut campuri urusan internal Partai Hanura, yang bukan menjadi urusan dia. Karena saat ini masalah Marsela sementara menjadi pokok persoalan yang akan DPD selesaikan dalam waktu dekat.
“Pastinya kami akan memberi sanksi tegas kepada yang bersangkutan karena tidak mengindahkan mekanisme dalam Partai Hanura, Ia juga tidak pernah berkoordinasi dengan DPC maupun DPD Hanura,”tegasnya.
“Tindakan Ibunda Marsela sedikit dapat mencoreng nama baik Partai Hanura maka, Sabtu 13/02 (besok), DPD akan lakukan rapat pleno terkait dengan pelantikan Marsela, hasilnya akan kami sampaikan kepada DPC dan DPP Hanura,”ungkap Basri.
Rapat pleno ini, DPD menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan rapat pleno DPC Halbar. “Kami berharap masalah ini segera berakhir,”tandas Ketua DPD Hanura, Basri Salama. (red)
