Relasipublik.com|Jailolo: Dewan Perwakilan Rakayat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) melalui Komisi I gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemda Halbar membahas terkait daftar jumlah pegawai sebanyak 137orang yang diragukan.
Hal ini dinilai DPRD Halbar melalui Komisi I telah menganggap bahwa data daftar pegawai Halbar sampai sat ini telah memilki perbedaan dengan Daftar jumlah pembayaran dalam gaji Pegawai, sehingga hal ini diseriusi untuk tetap diselidiki.
” Jadi Kami tadi RDP dengan pihak Inspektorat, BKD, Keuangan dan Ass I Pemda Halbar untuk bahas menyangkut dengan data ril PNS di halbar, dan setelah dilakukan rapat tadi telah terkonfirmasi bahwa ada selisih dari total pegawai Halbar yang dibayar gaji itu hanya sebanyak 3.736 orang, namun daftar Pegawai di BKD sebanyak 3. 873. Jadi selisi sebnyak 137 pegawai,” jelas Wakil Ketua I DPRD Halbar, Robinson Misi, usai RDP, Kamis (08/07).
Selain itu, pada hasil kesepakatan melalui Komisi I DPRD Halbar dalam rapat internal, persolan ini akan diselidiki maka akan membentuk Panitia Khsusu (Pansus).
“Setelah kami RDP bersama Pemda. Dan dilanjutkan hasil rapat internal Komisi I, maka dari hasil rapat internal kami telah disepakati untuk bentuk tim Pansus menyelidiki persoalan tersebut,” ujarnya.
Kepala Inspektorat Halbar Julius Marau, sampaikan bahwa selama ini jumlah keabsahan pegawai Halbar masi diragukan jumlahnya, maka selaku kepala Inspektorat halbar telah berikan apresiasi pada Komisi I maupun Waka I DPRD Halbar yang suda mediasi membahas persoalan tersebut.
” jadi selama ini data pegawai di halbar diragukan keabsahannya, karena dari jumlah data dari BKD maupun Keuangan itu ada selisih, dan disitu ada perbedaan seratus lebi,” jelasnya.
” Karena beberpa saat yang lalu suda di perintakan oleh Bupati dan Wakil untuk lakukan verifikasi, dan kami suda melakukan dengan memakai metode kami (inspektorat), dimana kami bagi formulir ke masing-masing pegawai untuk mengisi, dan saat ini formulir yang suda dikembalikan itu sejumlah 2.800, dan formulir yang kami bagikan itu sebanyak 3.700 sekian dan muda-mudahan dalam waktu dekat formulir yang ada segera dikembalikan supaya kami tau data pegawai di halbar berapa banyak betulnya,” sambung Julius.
Terkait perbedaan data jumlah pegawai di Halbar yang diragukan, Julius bilang bahwa ini dilihat dari pembayaran gaji pegawai yang tidak sesuai dengan daftar pegawai Halbar di BKD.
” Data pegawai di BKD itu beda dengan data di Keuangan dalam bayar gaji, dan ini sementara kami dalami selisihnya apakah ada fraud atau penyalahgunaan. Kalau dana dibayar melebihi jumlah pegawai, berarti ada penyalahgunaan maka tetap ditindaklanjuti,” tandasnya. (red)
