Jailolo: Pembayaran Hak kerja ASN dan Non ASN di Pemkab Halmahera Barat (Halbar) yang menunggak berbulan-bulan hingga saat ini belum ada kepastian pembayaran.
Tunggakan Tunjangan Kinerja ASN per bulan dalam jabatan Kepala Seksi Rp 900 ribu, Kepala Bidang Rp 1,500.000, dan Kepala Dinas Rp 5000.000 juta sampai Rp Rp 6000.000 juta, dengan tunggakan tercatat bervariasi ada 4 bulan sampai 6 Bulan.
Pengakuan itu dibenarkan sejumlah pejabat Pemerintahan “JUJUR” termasuk kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Agustinus Mahole, dan kepala DPM-PD Soni Balajai, juga Sekda Halbar Syahril Abdurajak.
Agustinus Mahole, mengatakan, sampai sekarang belum dibayar Tunjangan Kinerja (Tukin) sudah enam (6) bulan untuk Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP)
Soni Balatjai mengakui, di DPM-PD benar belum dan, Kinerja itu kalau jabatan Pelaksana tugas Kadis mungkin di angka Rp. 5000.000 juta sedangkan definitif berada pada Rp 6000.000 juta.
Sementara, kepala Bidang Bina Marga, Fahlis pun senada, yang memegang jabatan Bidang Rp. 1,500.000 sedangkan Kadis PU-PR jika tidak salah ingat itu, juga pada di angka Rp 5000.000 juta.
Keluhan juga datang dari pegawai honorer Pemkab Halbar, dengan menyampaikan bahwa hak mereka (Pegawai Honor) yang dibayar per bulan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus), dan belum terbayar hingga Desember 2023 sudah tercatat 4 bulan.
” itu Di luar dari satu bulan, Bulan Desember 2022 juga belum dibayarkan hingga sekarang,” ungkap dia.
Kaban BPKAD Halbar, Sonya Mail, saat dikonfirmasi terkait dengan kepastian pembayaran. Kaban Sonya sampaikan, belum ada uang. ” Ada uang baru dibayar,” singkat Sonya setelah dari menghadiri acara HUT Dharmawanita bertempat di Aula Bidadari, Kantor Bupati Halbar. (*)
