Relasipublik.com| Jailolo: Warga Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu, Halmahera Barat minta Pemda Halbar melalui Inspektorat periksa pengelolaan Dana Desa (DD) tahun 2019 – 2020 dikelola oleh Pemdes Lako Akediri.
Hal ini karena Sahrul menduga bahwa pengelolaan DD tahun 2019-2020 tidak ada transparansi oleh Pemerintah Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu.
“Tidak ada transparansi oleh pemdes terhadap warga soal pengelolaan DD tahun 2019-2020. Karena dilihat, seperti tidak ada papan informasi APBDes dan tidak ada Musdes yang di selengaran oleh pemerintah desa lako akediri,” kata sala satu warga Desa Lako Akediri, Sahrul, Kamis (22/04).
“Adapun Implikasi RAP tidak sesuai dengan inplementasi yang nyata atau realita, diterapkan oleh pemdes di lapangan,” sambungnya.
Selain itu, lanjut Sahrul bahwa adapun dugaan penyaluran BLT DD yang sengaja dimainkan oleh Pemdes sehingga diprioritaskan hanya pada orang- orang tertentu.
“Penyelewengan dana BLT yang sengaja di buat agar merai keuntungan oleh segelintir orang di desa lako akediri, spesifiknya di desa lako Akediri,” tuturnya.
Dengan adanya dugaan persoalan pengelolaan DD 2019-2020, Sahrul juga menilai bahwa selama ini BPD yang selaku pengawasan di Desa hanya diam.
“BPD tidak ada jiwa integritas sebagai wakil rakyat dalam Desa, hal ini telah BPD dengan sendirinya melanggar PERMENDAGRI nomor 110 tahun 2016,”tuturnya.
Sahrul meminta kepada pihak yang berwewenang seperti inspektorat dan BPMD Halbar kiranya lebih memperketat terhadap pengelolaan dana desa.
“Jika tidak diperketat maka saya yakin, danbahwa inspektorat dan BPMD lemah dalam menyikapi soal persoalan pengelolaan keuangan, DD,” tandas Sahrul. (red)
