Relasipublik.com|Jailolo: Keterlibatan Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Daerah harus dilibatkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) guna untuk menilai inovasi dan pengembangan di daerah.
Karena bagi Asdian Taluke, Kabupaten Halbar dalam daftar Mendagri RI masuk dalam daftar daerah yang miskin inovasi alias kurang geliat, karena tidak dapat dinilai inovasinya (disclaimer).
Lanjut Asdian, seperti dalam rilis Mendagri RI, rendahnya skor indeks tersebut dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya dipicu kurang maksimalnya Pemda dalam melakukan pelaporan inovasi.
Hal tersebut, Asdian sampaikan bahwa keterlibtan Litbang itu sangat penting, karena telah diamanatkan melihat dan mengevaluasi pertumbuhan dan inovasi di setiap daerah, seperti diamantkan dalam PP no 38 tahun 2017, tentang inovasi daerah.
” Dalam PP No 38 itu menjelaskan bahwa Inovasi daerah hadir menjadi dasar legal framework atau panduan implementasi inovasi daerah. Maka yang membidangi Litbang itu telah diamanatkan untuk menjadi pemacu dan pemicu pertumbuhan inovasi di daerah setempat,” kata Asdian Taluke, Rabu (24/11).
Selain itu, lanjut anggota DPRD Halbar dari fraksi Gerindra ini, bahwa perangkat daerah yang membidangi Litbang, harus memiliki fungsi strategis, dimana dalam bertugas harus lakukan verifikasi dan evaluasi usulan inovasi Daerah dengan cerdas.
” Karena PP no 38 dalam pasal 8 itu mengamanatkan, litbang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan Pemda. Jadi Litbang harus memiliki strategis dalam penelitian dan pengembangan melalui pembangunan,” tutur Asdian.
Asdian pun berharap, ketelibatan bidang Litbang, diharapkan menjadi dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemda setempat, dalam peningkatan pembangunan dan inovasi.
” Hasil Litbang itu diharapkan dapat mewujudkan nawacita membangun tata kelola yang bersih efektif, demokratis dan terpercaya di negeri ini, dan semoga kedepan lebih baik lagi,” tandas dia. (red)
