Jailolo: Bupati Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), James Uang, merespon baik aspirasi dari warga salah satunya melalui Aksi Massa dari mahasiswa maupun Warga. Namun selain itu, Bupati tidak akan merespon jika Aksi Massa digelar “Dikantongi” oknum tertentu, karena kepentingan semata.
” Kalau gelar aksi itu harus karena murni aspirasi warga, bukan pesanan atau suruhan. Terkadang tuntutan melalui aspirasi yang tidak rasional,” kata Bupati James lewat keterangan, Via WahatsApp, Rabu (22/11).
Bupati Halbar mengatakan, seperti aksi dilakukan oleh sejumlah orang pada berapa hari lalu berlangsung di Gerbang masuk RSUD Jailolo. Dengan tuntutan, terkait pelayanan kesehatan dan Akreditasi di RSUD Jailolo. Aksi membawa Bendera OKP, menggunakan Sound Sistem dengan mobil Pickup.
” 5 orang atau 10 orang yang aksi bilang ini atas nama masyarakat Halbar. Lagi lagi yg aksi oknum oknum dari OKP. Misalnya atas nama OKP dari GMKI dan GMNI. Karena Saya tlpn Ketua GMKI Halbar, Fandi. Dia bilang GMKI Halbar tidak ikut aksi. Demikianlah pula dari oknum yang mengatasnamakan GMNI Halbar. Saya sempat berkoordinasi dengan salah satu pengurus GMNI Malut yang bersangkutan bilang, GMNI Halbar tidak ikut aksi,” ungkapnya.
” Jadi aksi Inikan patut di pertanyakan Oknum oknum yang bawa nama OKP, karena tidak jelas identitas dari aspek legal standing, dari masing masing oknum. Karena tidak jelas aksi dengan mengatasnamakan membawa bendera OKP,” sambung Bupati.
Maka dengan ini, orang nomor satu di Pemkab Halbar meminta dari pihak kepolisian, jika ada oknum yang gelar aksi mengatasnamakan OKP, harus dapat diceklist kebenaran legal standing orang orang tersebut pada lembaga OKP yang mereka gunakan.
” Saya juga meminta kepada pihak Kepolisian setiap ada pemberitahuan aksi lalu kemudian mengatasnamakan OKP hendaknya di cek apakah oknum oknum yg mengatasnamakan OKP harus di pastikan legal standing secara Kelembagaannya,” pinta Bupati Jemes ke Polres Halbar.
Sebab menurut mantan anggota DPRD Halbar 4 periode ini, bahwa aksi yang digelar sejumlah orang pada berapa hari lalu terkait RSUD Jailolo. Dinilai Bupati, terlalu subjektif.
Karena, mereka dengan tuntutan meminta mencopot Direktur RSUD Jailolo dan Kadinkes Halbar. Dari tuntutan itu, Dirinya (Bupati) menduga, aksi yang digelar tersebut secara politis, dikantongi, ada susupan kepentingan.
” Baru aksi itu meminta mencopot Dir Rumah Sakit, dan Kadinkes. Inikan tuntutan yg terlalu subjektif dan tidak rasional. Ini yang saya katakan, aksi ini diduga adalah aksi pesanan karena di duga di tunggangi oleh orang lain yang secara politis ada susupan kepentingan. Jadi aksi yang semacam ini saya tidak pernah bersimpati apalagi mengambil tindakan jangan berharap. Demikian,” tutur Bupati.
Politisi dari Partai Demokrat ini mengatakan, tuntutan aksi yang disampaikan sejumlah orang yang persoalkan terkait Akreditasi di RSUD belum layak, atas pandangan dari sejumlah orang menggelar aksi. Bagi Bupati, mereka tidak paham substansi Akreditasi Rumah Sakit.
” Inikan pernyataan to*lol yg tidak tau subtansi akreditasi dan ini hanya orang bi*ngo saja yang bisa buat pernyataan seperti itu. Karena Akreditasi dilakukan di RSUD itu atas Perintah Permenkes dan dilaksanakan langsung oleh Pempus melalui tim Akreditasi Nasional, tim dari pusat. Hal tersebut Demi dapat memenuhi standar pelayanan publik di RSUD Jailolo dengan baik,” tutur James.
” Baru aksi yang hadir hanya 5 orang atau 10 orang yang mengatasnamakan masyarakat Halbar. Masyarakat Halbar itu jumlahnya kurang lebih 136 ribu jiwa. Apakah 5 orang atau 10 aksi hari itu, representasi 136 ribu jiwa penduduk Halbar?. Inikan aneh,” tandasnya. (*)
