JAILOLO: Pemkab Halmahera Barat melalui Dinas PMD dinilai tidak transparansi atau blak-blakan terkait anggaran Honor Panitia Desa dan Panwas Desa dalam pelaksanaan Pilkades serentak 72 desa.
Sejauh ini, panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) Serentak 2022 se Kabupaten Halbar, dihimpun media ini, sejak awal bertugas mereka, hingga saat ini belum menerima honor dari Pemkab melalui dinas PMD. Walaupun diketahui sebesar Rp. 500 juta sudah dicairkan dinas PMD Halbar.
” Terkait dengan honor dan operasional yang dibayarkan seharusnya sesuai dengan ajuan kebutuhan dari panitia desa, ini juga termuat dalam perbup 43 tahun 2022. Tapi sejauh ini yang terjadi, hanya dari panitia kabupaten yang ajukan tanpa ada ajuan dari panitia desa,” kata Salah satu Ketua Panitia desa, Alex Retraubun.
” Ini sama halnya panitia kabupaten tidak transparan soal anggaran. Baru operasional yang dicairkan dan itu sudah pada beberapa pekan lalu hanya Rp 2 juta untuk 5 orang panitia desa,” tambah dia.
Sebelumnya, Kadis PMD Halbar, Markus Saleki sampaikan pada wartawan, Jumat (22/07). Dirinya katakan bahwa honor Panitia dan Panwas Desa akan disalurkan jika BPKAD sudah cairkan ajuan permintaan angaran dari Dinas PMD.
” Permintaan pencairan anggaran kami sudah ajukan ke Badan keuangan. Kalau so kaluar dari keuangan baru Torang realisasi honor panwas dan panitia desa,” kata Kadis PMD, Markus Saleki.
Terkait besaran, berapa bulan honor yang rencana dibayarkan untuk Panitia Desa dan Panwas. Markus bilang, itu diketahui langsung di bagian keuangan PMD Halbar.
Sementara, bagian Keuangan PMD Halbar saat di konfirmasi diruang kerja, Senin (25/07), terkait honor panwas dan Panitia desa, mereka enggan membuka berapa bulan akan rencana dibayarkan. Selain itu juga mereka tak membuka nilai anggaran dalam Pilkades 2022 yang sudah diajukan, permintaan ke BPKAD Halbar.
Terpisah, Kepala BPKAD Halbar Chuzaemah Djauhar saat di konfirmasi media ini, dirinya mengatakan bahwa anggaran tahapan Pilkades yang diajukan dari dinas PMD sudah ada pencairan dari BPKAD halbar.
” Anggaran Pilkades Kami Sudah pernah cairkan dan itu kurang lebih Rp 500 Juta. Dari total anggaran Pilkades Rp 3,6 Milyar. Kalau cek rinciannya langsung saja cek ke Dinas PMD, karena pengajuan berdasarkan SPM,” tandasnya. (red)
