Relasipublik.com|Jailolo: Warga Desa Bukumatiti, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat (Halbar) melalui tokoh adat dan tokoh pemudah bersepakat menolak Kepala Sekolah di Sekolah Dasar (SD) Yayasan GMIH Bukumatiti, atas nama MS.
Hal ini karena dinilai warga tak sesuai dengan SK GMIH dari Pengurus Yayasan Pusat dengan yang dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 2021 dengan nomor: 014/ D-5/ Kpts/ YPK/ XXVIII/ 2021, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Yayasan Pendidikan Kristen Gereja Masehi Injili, di Halmahera Barat.
Dalam SK Yayasan GMIH Pusat tersebut, telah mengangkat Sdri. Mariolien S. Riung, dan SK tersebut telah ditandatangani langsung oleh Ketua Pengurus Pusat Yayasan Pendidikan GMIH, Abner Nones bersama Sekretarisnya Drs. Johasap W. Batasi.
Penolakan oleh sebagian Warga Bukumatiti tersebut, karena diketahui setalah pelantikan pada Jumat (01/10) kemarin, telah mengangkat Kepsek Baru di SD Yayasan GMIH Bukumatiti atas nama MS. Hal ini karena bertolak, atau tidak sesuai dengan SK dari Yayasan GMIH Pusat.
Mewakili Masyarat, melalui Tokoh Pemuda, Aris Memele sampaikan bahwa warga merasa tersinggung dengan sikap atau keputusan Bupati Halbar karena dalam SK pelantikan Bupati tersebut, bertolak dengan SK Yayasan GMIH Pusat terkait dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepsek.
” Ini sama saja Bupati melawan SK dari Yayasan GMIH Pusat, padahal SK dari Yayasan GMIH yang tertujuh ke Bupati Halbar itu suda jelas, namun yang dilantik itu orang lain. Padahal ini sekolah Yayasan,” kata Aris pada media ini, Minggu (03/10).
Terkait persolan ini, melalui Tokoh Masyarakat Yotam Apana dengan hal yang sama juga keluhakan hal tersebut, maka dirinya tegaskan bahwa besok, Senin, (04/10), akan gelar aksi tolak di sekolah GMIH Bukumatiti, menolak Kepsek yang baru dilantik oleh bupati Halbar atas nama MS.
” Jadi kami minta ke Bupati untuk telaah kembali SK pelantiksn tersbeut, sebab besok kami gelar aksi disekolah untuk menolak kepsek yang baru. Kami warga Desa Bukumatit, dan selaku Warga GMIH di Bukumatiti merasa tersinggung dengan pembatalan SK dari Yayasan pengurus Pusat GMIH, hal ini karena bupati tabrak aturan.” (red)
