Jailolo: Proses pengangkatan Jabatan di Lingkup Pemkab Halmahera Barat (Halbar) dinilai Kristovel Sakalaty sudah sesuai prosedur. Karena pengangkatan OPD tersebut telah dilakukan secara terbuka dan transparan melalui Asesmen.
Penyampaian sekretaris partai Demokrat Halbar yang selaku partai pengusung pemerintah JUJUR menanggapi peryataan dari anggota DPRD Halbar, Hardi Hayun, yang selaku Ketua DPC partai Hanura Halbar.
” Pernyataan ketua Hanura Halbar itu seakan memalukan diri sandiri. Karena secara normatif proses pengangkatan jabatan-pada lingkup pemkab halbar dilakukan secara terbuka. Jadi mereka yang di percayakan memegang jabatan adalah mereka yang sudah teruji kapasitas, kinerja dan adminstratif melewati asesmen di lakukan pemkab halbar,” jelas Kristovel.
Selain itu, Kristovel bilang pernyataan Hardi terkait dengan SKPD yang berstatus luar halbar, menurut Sekretaris Demokrat, pemikiran Hardi seperti itu sangat Picik (tidak luas) dan Primordial lalu sempit.
” Dan pernyataan ini ibarat tong kosong bunyi nyaring,” katanya menanggapi Pernyataan anggota DPRD Halbar Hardi Hayun.
Karena bagi Kristovel, setiap SKPD yang diangkat oleh pemerintahan JUJUR itu sesuai atas kebutuhan daerah. Hal tersebut seperti yang terjadi di daerah lain.
” Dorang itu (OPD) ada pada possi saat ini karena kebutuhan daerah. Contoh seperti Bang Risal misalnya, ada di ambon selaku kepala Balai, adapun Kalbi Rasid di Kabupaten Morotai. Diangkat itu karena atas kebutuhan daerah bukan seperti apa yang dipikirkan anggota DPRD Halbar dari partai Hanura tersebut,”pungka dia.
Sekedar dikethui, sebelumya Hardi Hayun menyebut, syarat nepotisme di Pemerintahan James Uang dan Djufri Muhamad (JUJUR) tak beraturan.
Kenapa tidak, sambung dia, karena ada beberapa nama yang memegang jabatan Fungsional yang strategis di Pemkab Halbar, pejabat tersebut tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil berasal dari dari Kabupaten setempat , halbar. Melainkan berasal dari luar daerah. (*)
