Relasipublik.com|Jailolo: Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Samad Hi Moid, nilai Pemerintah kabupaten Halmahera Barat diduga mengada-ada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan desa Lako Akediri.
Hal itu dikatakan Samad, pada wartawan, Rabu, (01/09), menurut Samad, laporan hasil pemeriksaan yang dilansir oleh inspektorat atas temuan keuangan desa Lako Akediri terlihat kaku dan kesan mengada-ngada.
Menurut Samad, Pemda terlihat aneh karena mempublikasi hasil temuan keuangan desa Lako Akediri tahun 2019 pada tahun 2021.
” Memang mekanisme pemeriksaan suda berubah ya, kalau kali ini dua tahun sekali pemeriksaan dan LHP keluar atau bagaimana?,”tanya Samad.
Kata Samad, temuan tahun 2019 seharusnya dilakukan pembinaan pada tahun 2020. Agar kepala desa bisa berbenah diri untuk pengelolaan keuangan tahun selanjutnya.
“Bukan nanti 2021 baru ngoni rangkul satu kali dan Kase batas waktu 6 bulan untuk kades memperbaiki, dan disedor ke penegak hukum. Ini aneh,” ujar dia.
Samad mengaku, kondisi pemerintah terkesan mencari-cari kesalahan kepala desa untuk memenuhi hasrat pemecatan karena perbedaan.
“Bikin barang harus yang masuk akal. Artinya akal yang mengakali yang masuk akal. Jangan akal yang mengakali yang tara masuk akal,”ucapnya.
Samad berharap, BPMD dan Inspektorat berbenah diri dan melihat kekurangan sendiri atas masalah pengelolaan Keuangan desa.
Karena bagi Samad, seluruh desa saat ini sumberdaya manusianya masih dalam tuntunan dan belum layak menjadi korban pemecatan atas pengelolaan keuangan desa. (red)
