Jailolo: Wakil Bupati Djufri Muhamad intens monitoring kulaitas pelayanan Pemerintah Desa (Pemdes). Monitoring dilakukan Pemkab, dalam rangkah memastikan langsung kulitas pelayanan Pemdes terhadap masyarkat.
Seperti dalam kunjungan di Kantor Desa Todowongi, Kecamatan Jailolo, Rabu (19/10). Wakil Bupati Djufri di dampingi Staf Ahli Pemkab Halbar Rosfintje Kalengit usai monitoring, Wabup Djufri mengapresiasi Pelayanan Kerja Pemdes bersam BPD Todowongi.
” Saya apresiasi Kades bersama Kaur maupun BPD. Karena warga todowongi saat Kades ini setelah dilantik, mereka selalu berupaya sehingga warga disini banyak miliki BPJS Kesehatan gratis, yang sebelum mereka (warga) belum miliki,” kata Wabup.
” Selain itu juga penanganan angka stunting, data bansos dari pempus juga sudah cukup baik, dan kantor desa juga sejuk. Ini semua karena fokus mereka pada pelayanan ,”lanjut Djufri.
Wabup menjelaskan, monitoring yang di lakukan Pemkab ke desa-desa di Halbar adalah sebagai langkah wujud pelayanan kepada masyarakat oleh kepala desa terhadap masyarakat.
” Jadi Saya (Wabup) monitoring ini ingin memastikan secara langsung pelayanan publik di Kantor desa. Monitoring ini khusus ke kades-kades yang baru dilantik. Kami ingin mengetahui secara lngsung pealayanan mereka terhadap masyarakat itu bagus apa tidak ?. Ini sebagai wujud kami ke masyarkat, “jelas dia.
Untuk mencapai sebuah perubahan di Desa. Disampaikan Wabup, sinergitas Pemdes dan BPD itu dibutuhkan, seperti menyusun perencanaan pembangunan desa. Sebab sinergitas Pemdes dan BPD akan berdampak pada kemajuan desa dan masyarakat.
” Pemdes bersama BPD harus bersinergi dan produktif berkantor. Sehingga mulai dari pelayanan publik, kerja administrasi, maupun lobi pembangunan ditingkat ‘atas’ itu harus di lakukan di kantor. Adanya sinergitas itu, akan berdampak pada kemajuan masyarkat dan desa kedepan yang baik ,”ujarnya.
Orong nomor dua Pemkab halbar juga ingatkan kepada Pemdes dan BPD agar dapat membuat Peraturan Desa (Perdes) atau yang lain Peraturan Kepala Desa (Perkades).
” Jadi Perdes atau Perkades itu kalau so di miliki desa, maka desa punya produk hukum. Kalau dibuat, konsultasi saja ke Bagian Hukum Pemkab dan DPRD Halbar ,”jelas Wabup Djufri.
Dirinya juga ingatkan ke Pemdes dan BPD untuk tetap berkantor, terkecuali di hari libur. Sebab monitoring Pemkab di Desa-desa ini sudah menjadi agenda rutin pemkab halbar yang dijadwalkan dalam se Minggu sekali.
” Jadi pemdes dan BPD harus rajin-rajin masuk kantor, ini agar aktifitas di kantor desa itu tetap hidup. Monitoring ke desa ini sudah menjadi agenda rutin pemkab halbar dan dijadwalkan seminggu sekali. Dan sudah beberapa desa juga kami sudah turun monitoring,” ungkap dia.
Sebagai instansi Pemerintah di Desa, Pemkab Halbar melalui Wakil Bupati berharap agar Pemdes selalu berikan pelayanan publik yang berkualitas terhadap masyarakat, pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat.
“Lakukan Pelayanan yang berkualitas, Ini untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang di lakukan Pemerintah di desa,” pungkas Wabup. (*)
