Jailolo: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Maluku Utara, menyebut syarat nepotisme di Pemerintahan James Uang dan Djufri Muhamad (JUJUR) tak beraturan.
Kenapa tidak, ada beberapa nama yang memegang jabatan Fungsional, jabatan strategis di Pemkab Halbar namun pejabat tersebut tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Asal di Kabupaten setempat, melainkan berasal dari beberapa Daerah diluar dari Halbar.
“Saya sudah mengantongi data dan dalam waktu dekat saya akan memanggil beberapa kepala SKPD yang diduga kuat bukan berstatus sebagai PNS Halmahera Barat, untuk dimintai keterangan,”ungkap Ketua Fraksi Hanura, Hardi Hayun kepada media, Selasa (13/12).
Disampaikan Hardi, hal tersebut sangat merugikan putra daerah, sebab menurut dia, daerah ini regenerasi punya SDM yang sangat bagus, namun tidak dipakai dalam Pemerintahan JUJUR.
” Pemerintahan saat ini memakai orang-orang yang bukan berstatus sebagai PNS di Halbar. Padahal generasi halbar saat ini dengan SDM sangat bagus tapi tidak dipakai, malahan pakai dari luar,”pungkas dia. (*)
