Jailolo: Abdul Malik Sillia, selaku anggota DPRD Komisi IV (empat) Provinsi Maluku Utara (Malut) temukan beragam masalah di sejumlah sekolah tingkat SMK dan SMA di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar).
Hal itu ditemukan disaat anggota DPRD Fraksi PKB itu melakukan reses atau menyerap aspirasi masyarakat dalam masa persidangan III (tiga) di Kabupaten Halbar, pada Minggu (25/09) malam, yang berlangsung di Sekretariat DPC PKB Halbar.
Malik mengaku, bahwa reses kali ini kebutulan semua konstituen di semua kecamatan di Halbar ikut hadir, terkecuali di satu Kecamatan yang baru, Kecamatan Loloda Tengah (loteng) Halbar.
Untuk itu, yang tercover oleh dirinya dalam menyerap langsung sapirasi masyarakat dari guru honorer terkait Masalah guru honorer serta pemerataan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan SMA dan SMK yang ada di Halbar.
” Seperti pembangunan pagar sekolah yang dibangun hanya di depan, tapi di belakan tidak dibangun, begitupun ada bangunan sekolahnya tapi pagar belum dibangun. Keluhan ini akan di tindaklanjuti oleh kami agar Dinas Pendidikan Propinsi harus segera selesaikan ,” kata Abdul Malik Silia.
Abdul Malik bilang, selain itu juga terkait dengan keluhan seperti tenaga honorer baik di SMK dan SMA itu dari 7 sampai dengan 8 bulan belum menerima hak mereka. Ditamba dengan keluhan dari guru terkait tenaga honorer yang rencana akan dihapus oleh Pemerintah Pusat (Pempus).
” Terkait penghapusan tenaga honorer, Kita dari Fraksi PKB Provinsi Malut sudah tegaskan ke teman-teman Dinas untuk segera melakukan pemberkasan ulang para guru honorer, berapa pun yang ada di sekolah itu agar didorong saja semua untuk bisa di akomodir ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ,” tutur dia.
Alsan itu, karena anggota DPRD provinsi itu sampikan bahwa mereka selaku guru honorer yang mengabdi sudah belasan hingga puluhan tahun itu, mereka semua adalah anak bangsa yang harus diakomodir.
” Kalau tidak diakomodir, siapa yang bertanggung jawab?. Lapangan kerja mana bisa menampung mereka?. Jadi wajib hukumnya Dinas terkait harus menjawab semua problem itu, sebab ini adalah kebutuhan pendidikan dan problem pendidikan yang sangat sensitif,” Ujarnya.
Selain Pendidikan SMA dan SMK, Sekretaris Wilayah PKB Provinsi Malut juga menegaskan ke Anggota DPRD Fraksi PKB di Kabupaten Kota agar dapat menindaklanjuti keluhan masyarkat terkait dengan problem pendidikan yang ada di SD dan SMP.
” Untuk DPRD Fraksi PKB di Kabupaten Kota jika ada tuntutan masyarakat soal pendikan harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan maka anda yang saya selesaikan,” tegas dirinya.
” Dan untuk Anggota DPRD Fraksi PKB Halbar, Saya selaku Sekretaris wilayah tegaskan agar segera jawab tuntutan masyarkat terkait maslah pendidkan seperti di loloda, Halbar. Apapun pun itu, wajib hukumnya berjuang selsaikan keluhan itu,” tandas Abdul Malik. (*)
