Relasipublik.com- Jailolo: Masa Aksi Jong Halmahera 1914 lakukan aksi di kantor Bupati dan DPRD Halmahera Barat, menuntut secepatnya Pemda bersama DPRD dapat mencari solusi untuk selesaikan berbagai persoalan keuangan Daerah, penanganan Gempa dan soal Vaksinasi.
Aksi yang digelar Jong Halmahera 1914 didepan kantor bupati dengan membawa 2 spaduk bertulisan
“DPRD SIBUK URUS PARTAI, ASPIRASI SAMPE LUPA FUNGSI”
“BUPATI DAN WAKIL BIKIN APA? TIDOR?”
Jong Halmahera 1914 melalui Sekjen, Risman M. Jen dalam orasinya menilai bahwa dengan adanya berbagai persoalan yang menimpa Daerah ini seakan tidak ada perhatian dari Pemda serta DPRD Halbar, ditamba lagi Bupati dan Wakilnya tidak pernah berkantor sesusai aktif dari masa cuti Pilkada 2020.
“Persoalan yang terjadi seperti gaji ASN dan 7 bulan gaji penyuluh pertanian belum terbayarkan, adapun rencana vaksinasi Covid-19 yang tak jelas skema pelaksanaannya, pencairan dana BOK Puskesmas yang masih tertahan, sertifikasi guru selama 3 tahun yang belum terakomodir,” kata Dia, Selasa (26/01).
“Adapun persoalan bencana dan status tanggap darurat daerah yang saat ini masih berlaku, namun terlihat tidak ada perhatian dari Pemda dan DPRD untuk mengkaji penyebab dari banjir tersebut, apalagi sampai turun ke Desa- desa yang sedang berduka akibat di terpa musibah banjir,”sambung Risman.
Menurut Dia, Daerah ini sedang dalam status tanggap darurat, menandakan jikalau Daerah ini tidak dalam keadaan baik- baik saja. Namun sikap yang dilihatkan oleh Bupati dan Wakilnya terhadap warga Halbar tidak menunjukan sikap pemimpin Halbar sesungguhnya. Hal itu, DPRD Halbar juga terlihat begitu diam dan sekaan nikmati tumpukan persoalan dialamai Daerah.
“Bupati dan Wakilnya tak berkantor, namun tak malu menikmati gaji dan segala fasilitas yang disediakan oleh Daerah. Terlebih DPRD yang di pilih masyarakat untuk menjadi a**njing penggonggong bagi Pemda, mereka terlihat seakan kehilangan kesadaran sebagai wakil dari masyarakat Halbar di parlemen,”tuturnya.
Lebi jelas nya lagi, Kata Risman bahwa Halbar di bawah kepemimpinan Dany Missy dan Ahmad Zakir Mando, adalah TRAGEDI bagi Daerah. Karena saat ini dialami dan yang dirasakan Daerah ini benar- benar sekarat, bukan lagi karena Covid 19, tapi karena pemimpin yang krisis akan kepekaan. Untuk itu, Jong Halmahera 1914 menyatakan sikap
1. Mendesak kepada DPRD Kabupaten Halmahera Barat agar segera memanggil Bupati dan Wakil Bupati untuk dimintai klarifikasi terkait hobi keduanya malas berkantor ditengah status tanggap darurat.
2. Mendesak kepada DPRD Kabupaten Halmahera Barat agar segera memanggil Bupati dan Wakil Bupati untuk dimintai klarifikasi terkait keterlambatan gaji ASN, dana BOK Puskesmas yang belum terbayarkan, sertifikasi guru, 7 bulan gaji penyuluh pertanian dan berbagai persoalan lainnya.
3. Mendesak kepada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat, agar mengundurkan diri secara terhormat di sisa masa bakti, jika tidak mampu menjalankan tugas.
4. Meminta kepada DPRD agar mempertimbangkan untuk menggunakan hak interpelasi kepada Bupati terkait menumpuknya berbagai persoalan di daerah.
Jika tuntutan Jong Halmahera 1914 tidak diindahkan, maka pastikan akan memboikot aktifitas perkantoran di kantor Bupati dan Kantor DPRD Halbar, pada kesempatan yang akan datang.
“Jika pemimpin dan wakil rakyat di Daerah ini tidak lagi berpikir tentang kita (Masyarakat), maka apalagi yang harus kita lakukan?.” maka kita tidak bisa diam, tapi bergerak untuk lawan,”pungkasnya.
Aksi yang dilakukan Jong Halmahera 1914 itu berbuntut, belum dapat jawaban dari pemda dan DPR Halbar, dalam amatan Relasipublik.com, adapun ulah sala satu masa aksi yang melampiaskan amarah, karena sesal ke pemda, dan lakukan gerakan yang dinilai kepolisian tidak menyenangkan, pihak kepolisian yang menjaga ketertiban aksi tersebut langsung menyeret pelaku ke mobil polisi dan dibawah ke kantor polisi, dan aksipun tidak berlanjut ke DPRD Halbar.
Ulah dari amarah masa aksi, karena aksi yang dilakukan atas keluhan wargs berjalan kurang lebi 1 Jam itu tidak ada diantara Pejabat pemda halbar hadir bertemu masa Aksi, dikesempatan itu juga Bupati dan Wakilnya serta Sekda Halbar tidak ada dikantor. (red)
