Jailolo: Bupati Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar proaktif dalam pemeriksaan LKPD oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara (Malut).
Ini menyusun setelah BPK Malut melakukan rapat bersama Pemkab Halbar membahas pemeriksaan internal atau pendahuluan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 yang berlangsung di Aula Baikole Lantai dua Kantor Bupati Halbar, Senin (06/02).
” Kepada OPD, selama 40 hari tim BPK Malut berada di Halbar pemeriksaan terkait LKPD tahun 2022 maka harus proaktif dan jangan keluar daerah selama pemeriksaan berjalan, kecuali mendesak,” dikatakan Bupati James, kepada sejumlah wartawan.
Tujuan dari itu, orang nomor satu di Pemkab Halbar ini bilang, sehingga ada hal-hal yang mungkin saja terjadi dalam masalah administrasi dari BPK RI Malut bisa dapat di selesaikan.
“Saya tegaskan OPD dan Bendahara harus serius dengan adanya pemeriksaan ini,” tegas Bupati
Tujuan dari itu, karena kata Bupati, Pemkab Halbar dalam 4 tahun terakhir selalu mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK RI Malut.
Maka LKPD tahun 2022, dirinya berharap Pemkab Halbar kembali meraih WTP yang ke 5 (lima) kalinya.
“Target kita, Pemkab Halbar kembali meraih WTP yang ke 5 dalam LKPD tahun 2022,” Harapnya.
Dan Ia (bupati) kembali berpesan kepada setiap OPD Pemkab Halbar serius dan tidak dapat meninggalkan tugas selama pemeriksaan BPK RI Malut berjalan. (*)
Discussion about this post