Jailolo: Pemkab Halmahera Barat (Halbar) saat ini masi mencari jalan keluar terkait anggaran Pemilu tahun 2024. Keluhan itu, seperti diungkapkan Anggota Komite I DPD RI dapil Provinsi Maluku Utara, Husain Alting, seusai dari pertemuan bersama Pemkab Halbar dalam Kunker, Selasa (05/09).
Anggota DPD RI H. Husain Alting bilang, kunjungan kerja dirinya di kabupaten/kota Provinsi Malut, untuk memantau dan meminta penjelasan dari pemkab dan kota pada kesiapan hadapi pemilu di tahun 2024 mendatang.
” Saya datang ke halbar sebagai tanggung jawab saya selaku anggota DPD RI Komite I. Saya datang dan meminta kepastian, sejauh mana kesiapan pemkab halbar menghadapi pemilu legislatif maupun presiden pada Bulan Februari 2024,” kata Hi. Husain Alting.
Dari hasil pemantauan, disampaikan Anggota DPD RI Komite I, semua laporan yang sama dari pemerintah Kabupaten/kota di Malut terkait dengan anggaran.
” Hasil pantauan dari semua Kabupaten Kota, sesuai dengan laporan, terdengar yang sama. Masi berputar masalah anggaran. Ini terjadi bukan hanya di pemkab halbar tapi semua tingkatan, di pemrov maupun Kabupaten/ Kota, dan ini seluruh Indonesia alami kendala yang sama, masalah penganggaran,” katanya.
Dengan itu, H. Husain Alting yang juga selaku Sultan Tidore itu bilang, dari laporan yang diterima dirinya dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Malut akan disampaikan ke Mendagri pada saat rapat bersama dengan anggota DPD RI.
” Laporan keluhan anggaran pemilu, nanti akan disampakan pada saat pertemuan dengan Mendagri nanti. Untuk cari jalan terbaik, sehingga ini terpenuhi disesuaikan dengan UU yang ada,” tandas Anggota DPD RI Dapil Malut. (*)
