Jailolo: Masyarakat di Desa Tauro, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) gelar aksi tuntutan, sampai dengan pemalangan Kantor Pemerintah Desa (Pemdes) setempat, Kamis (25/05).
Aksi yang dilakukan oleh warga atas nama “Aliansi Masyarkat Tauro” itu, dengan membawa sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada Kepala Desa di Desa Setempat.
Dalam Tuntutan masa aksi pada poin 1. Meminta Kades Klarifikasi Kehadiran Staf, 2. Meminta Kades Batalkan SK Panitia Penjaringan Staf Desa yang sudah terbentuk, dan ke 3. Meminta Ketua BPD Setempat Turun Dari Jabatannya.
Alsan Dasar dari Masa Aksi disampaikan melalui Kaur Pembanguan Pemdes Tauro, pada poin pertama, masa aksi meminta Kades tunjukan daftar hadir kehadiran kepada masa aksi, karena alasan Kades, kehadiran Kaur dijadikan sebagai dasar untuk dijadikan perombakan tiga Kaur.
” Kades hanya buka Penjaringan perekrutan Sekdes, Kaur Pembanguan dan Kaur pemerintahan . Padhal, sampai saat ini aktifitas 3 kaur selalu berkantor di jam kerja pemdes,” jelas Jamal Hamadal saat di hubungi via telpon.
Atas dasar itu, Masa Aksi meminta kepada kepala desa untuk batalkan kembali SK Panitia perekrutan Kaur, Karen dinilai Jamal, perekrutan itu bertentangan dengan PERDA nomor 8 Tahuan 2016, pada bagian ke III, paragraf I (satu), pasal 19.
” Karena PERDA menjelaskan, Kepala Desa membentuk Panitia Penjaringan apabila ada kekosongan Jabatan, sementra torang (kami) semua 5 orng masi aktif,” kata Jamal, selaku Kaur Pembanguan.
Alasan masa aksi di poin kedua, turunkan Ketua BPD dari jabatan, karena mereka menilai Ketua BPD Desa Tauro tidak netral atau berpihak pada kelompok dari warga Desa Tauro semata.
” Jadi tuntutan kami ini tebusan ke Camat Jailolo, anggota DPRD Komisi I Halbar dan APDESI Halbar. Kami minta agar ini juga menjadi perhatian serius Pemda dan DPRD Halbar Ampun APDESI. Karena kami Kaur merasa di Jolimi oleh Kades,” tandas Jamal. (*)
