Jailolo: Kondisi Keuangan Pemkab Halmahera Barat (Halbar) saat ini menjadi perhatiaan pemerintahan setempat. Hal itu karena kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah masih kecil.
Sehingga, pemkab setempat sampai pada saat ini dapat berharap dengan pendapatan dari dana transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan setiap tahun.
Penyampaian itu disampaikan Wakil Bupati Djufri Muhamad seusai dari rapat “Evaluasi Rutin” dari SKPD, Kabag, dan Camat bersama Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Halbar di ruang rapat Bupati, Rabu (04/10).
Wabup Djufri Muhamad mengatakan, bahwa saat ini pemkab Halbar butuh anggaran cukup yang besar, salah satunya seperti realisasi anggaran Pemilihan Umum (pemilu) tahun 2024, yang menjadi kewajiban pemkab.
” Saat ini pemkab butuh anggaran yang cukup besar. Seperti pada anggaran pemilu 2024 yang sudah menjadi kewajiban Pemkab. Begitupun Anggaran kebutuhan pemkab lainnya,” kata Wabup Djufri ke sejumlah Wartawan.
Dia juga mengakui, Pemkab Halbar sejauh ini bergantung dengan dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan ke daerah.
” Pemkab Halbar sampai saat ini hanya harap dengan anggaran perimbangan dari Pempus,” ungkap Wabup. Menambahkan, bagi SKPD Tekhnis yang ciptakan sumber PAD, agar lebih genjot lagi untuk peningkatan PAD kedepan.
Dalam rapat evaluasi itu, Kata Djufri, Bupati telah sampaikan ke sejumlah SKPD di Pemkab Halbar yang mengelola Dana Alokasi Umum (DAU) mandatoring, dialihkan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk fokus tingkatkan pembangunan infrastruktur.
” Bupati juga sampaikan ke SKPD, seperti Dinkes dan Disdikbud yang kelola DAU mandatoring agar dialihkan ke Dinas PU untuk fokus tingkatkan pembangunan infrastruktur Jalan dan Jembatan maupun yang lain. Untuk pembangunan bersentuhan langsung pada masyarakat,” tuturnya.
Mantan anggota DPRD Halbar 3 Periode ini bilang, Bupati dalam rapat evaluasi hari ini, juga pertanyakan dengan progres pekerjaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana pinjaman sebesar Rp 208 miliar, dana PEN.
” Kemudian untuk kegiatan dari dana PEN. Yang belum tuntas agar segera di tuntaskan. Bupati juga minta pada instansi tekhnis untuk turun memonitoring kegitan secara langsung di lapangan. Serta meminta data pendukung atau laporan terkait kegiatan dari sumber dana PEN sebesar Rp 208 miliar itu,” Kata Djufri. Namun tidak menyebut progres pembanguan dari dari dana PEN tersebut.
Sebelum mengakhiri rapat tersebut, politisi dari Partai Nasdem sampaikan, Bupati telah mendorong setiap Pimpinan SKPD, Kabag maupun Camat untuk cerdas berkreasi, bangun harmonisasi, dan tingkatkan loyalitas kinerja terhadap pimpinan untuk wujudkan 7 Program prioritas pemerintahan Jujur. (*)
