Relasipublik.com|Jailolo: Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) melalui Inspektorat, mulai melakukan pemeriksaan reguler pada setiap SKPD Ruang lingkup Pemda Halbar, hal ini untuk dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dari temuan.
Seperti disampaikan Kepala Inspektorat Halbar Julius Marau, Rabu (28/09), bahwa pemeriksaan ini dilakukan dalam setiap tahun, sebelum BPK turun lakukan pemeriksaan. Karena perintah Bupati Halbar James Uang, bahwa ditahun 2022 Halbar bebas temuan.
” Pemeriksaan reguler setiap tahun dilaksanakan oleh inspektorat ini, sesuai harapan pa Bupati dengan melakukan pemerikssan ini, agar pemeriksaan BPK itu suda harus non temuan, atau tidak ada temuan. Karena target Bupati dan Wakil Bupati di tahun 2022 harus non temuan,” kata Julius.
” Jadi bupati juga meminta ke semua SKPD halbar untuk kooperatif dengan kerja inspektorat, seperti kalau ada permintaan Dokumen, data maupun informasi dari inspetorat, SKPD harus diberikan,” lanjut dia.
Selain itu, Julius bilang pihak Inspektroat juga mulai meminimalisir temuan-temuan pekerjaan konstruksi yang suda jalan, seperti perbandingan volume yang tak sebanding dengan pembayaran. Maka dari itu, kata Julius, setiap permintaan hasil pekerjaan harus ada verifikasi dari pihak inspektorat.
” Nanti juga inspektrat akan memanilisir temuan-temuan pekerjaan konstruksi, seperti pekerjaan baru 10 persen, tapi pembayaran so 50 persen. Jadi pa Bupati so perintahkan setiap permintaan hasil pekerjaan proyek harus verifikasi lewat inspektorat dulu, hal Ini untuk hindari temuan BPK,” ujar Mantan PLH Sekda Halbar ini.
Atas harapan Bupati dan wakil Bupati bahwa di tahun 2022 Pemda Halbar harus bersi temuan, Julius sampaikan Bupati perintahkan Inspektorat harus lakukan pemeriksaan lebi intens lagi. (red)
