Relasipublik.com|Jailolo: Mantan Bupati dan wakil Bupati Halbar Dany Missy dan Ahmad Zakir Mando paska dalam masa jabatan, mereka meninggalkan hutang Daerah berkisar kurang lebih Rp. 200 milyar.
Hal ini mulai disoroti oleh pemerintahan Halbar yang baru melalui Wakil Bupati Djufri Muhamad, Djufri bilang hutang pihak ketiga di Halbar kurang lebih 200 miliar itu, tidak serta merta langsung dilakukan pembayaran.
Lanjut Djufri, pemerintah daerah (Pemda) akan segera meminta pada pihak badan auditor seperti BPK dan Inspektorat agar segera turun lakukan audit besaran hutang daerah yang ditinggalkan oleh pemerintahan lama yakni, Dany – Zakir.
”Sesuai nomenklatur hutang yang di sodorkan eksekutif dalam hal ini DPRD, ada sumber dana yang bermacam- macam misalnya, Dana Alokasi Umum (DAU), dana pinjaman daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta dana bagi hasil,”katanya.
“Akhirnya dari hasil akumulasi hutang itulah telah mencapai besarannya kurang lebi Rp. 200 miliar,”ungkap mantan ketua DPRD Halbar ini kepada wartawan, Rabu (03/03).
Djufri menjelaskan bahwa hutang ditinggalkan ini menjadi beban Pemda Halbar, sedangkan di tahun 2021, APBN yang diketuk dibeberapa Daerah termasuk Halbar, telah alami penurunan DAU yang kurang lebih Rp. 54 miliar dan itu merupakan kebijakan dari Menteri Keuangan Ri.
”Tentunya ini menjadi langkah yang harus di seriusi, sebab hutang sebesar itu akan dapat mempengaruhi proses pembangunan di daerah Kita,”jelasnya
Untuk memastikan hal tersebut, lanjut Djufri, maka dalam pemerintahan Bupati James Uang dan Wakil Bupati Djufri Muhammad ini akan meminta kepada BPK dan Inspektorat Halbar melakukan audit, karena daftarnya suda ada tinggal di kroscek di lapangan.
”Hari ini kita sudah mulai rapat dengan mereka, bersama berbagai instansi teknis untuk bicarakan soal hal ini,”tandasnya. (red)
