Jailolo: Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Halmahera Barat serius memberikan perhatian terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) oleh Pemerintah Desa, baik pelaksanaan fisik maupun penyertaan modal.
Hal tersebut menjadi perhatian serius dari APDESI Halbar setelah beberapa Pemdes di Halmahera Barat (Halbar) terjerat kasus penyalagunaan DD sehingga dapat diseret oleh Penegak Hukum ke Terali Besi.
APDESI Halbar melalui Humas, Mancelina Loby menghimbau kepada pemdes atau Kepala Desa (Kades) di halbar agar dalam pertanggungjawaban pengelolaan DD sesuai yang sudah diatur dalam regulasi.
” Kepada semua Kades di halbar untuk tetap bertanggungjawab mengelola DD, sesuai juknis dalam UU desa,” Imbau APDESI Halbar melalui Humas, Senin (07/11).
Mancelina yang juga Kades Todowongi ini juga mengajak kepada Kepala Desa di Halbar untuk selalu berkoordinasi dari tahapan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan. LPJ berupa peryataan modal maupun pembangunan fisik.
” Pihak APDESI inginkan kades-kades di Halbar untuk selalu koordinasikan kegiatan, sekaligus paparan LPJ ke pihak inspektorat setempat,” imbau dia.
Lanjut Mancelina, APDESI adalah wadah para kepala desa untuk menyampaikan aspirasi, saling berbagi, bertukar pikiran dan berdiskusi meyelesaikan permasalahan yang ada.
“Jadi APDESI menjadi jembatan kita kades untuk menyampaikan permasalahan yang harus kita suarakan. Ini untuk kebaikan desa dan kabupaten Halbar,” tuturnya.
Oleh nya itu, wanita berambut pirang ini berharap ke pemdes-pemdes se halbar agar dapat menjalin komunikasi baik dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Halbar, sehingga para Kades bisa menjalankan tugas dengan baik.
“Saya berharap kedepannya kejaksaan dan kepolisian bisa melakukan pendampingan kepada seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Halbar, begitupun Pemkab Halbar melalui pihak inspektorat. Saya yakin dan percaya kita Kades-kades punya niat yang sama membangun daerah, lebih khususnya untuk desa yang lebih baik lagi ,” tandas Mancelina. (*)
