Relasipublik.com- Jailolo: Anggota DPRD Halmahera Barat dari Fraksi Demokrat, Ibnu Saud Kadim mempertanyakan ketidakhadiran Dinas Kesehatan dan Kepala BPBD Halbar dalam RDP. Selain itu, Atus Sandiang juga meminta agar menghadirkan Kadis DPMPD dan Kadis Pendidikan Halbar.
Penyampaian ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (28/01) di Ruang Banggar di lantai dua kantor DPRD Halbar, yang dihadiri dari pemda Halbar, Syahril Abd. Rajak.
“Pa Sekda agar kasi kepastian kadinkes dan Kepala BPBD bisa hadir hari ini atau tidak, dan ketidak hadiran mereka dengan alasan apa, kalau mereka tidak bisa hadir maka rapat ini kita tunda dan lanjutkan besok saja,”tegasnya jelang rapat RDP.
Ibnu bilang, RDP ini harus hadirkan Kadis Kesehatan dan Kepala BPBD untuk sampaikan terkait lakukan pelaksanaan vaksinasi sinovic dan laporan penangan musibah banjir, karena soal masalah kondisi keuangan suda dijelaskan oleh sekda Halbar.
“Soal kondisi keuangan sekda suda jelaskan semua ke kita. Namun soal rencana pelaksanaan vaksinasi sinovic dan laporan penangan musibah banjir ini kami minta harus dinas terkait yang sampaikan,”jelasnya.
Sekda Halbar, Syahril Abd. Rajak dalam rapat tersebut langsung meminta untuk jadwal lanjutan RDP ini disepakati pada selasa pekan depan, namun hal itu, pihak DPRD tegaskan bahwa RDP hari ini dilanjutkan, Jumat 29/01 (besok).
“Kami butu kehadiran kadis kesehatan dan Kepala BPBD Halbar sampaikan terkait dua poin diatas disesuaikan dinas masing- masing, jadi besok walaupun sekda tidak hadir tidak masalah, kami butu Kadinkes dan Kepala BPBD harus hadir dan jelaskan disini,”tutur Ibnu.
Dikesempatan itu, Atus sandiang selaku ketua komisi I, anggota Fraksi Gerindara menilai bahwa Sekda maupun Bupati selama ini terlalu memanjakan bawahan mereka.
“Saya perhatikan selama ini dalam setiap rapat Sekda terlalu manja ke bawahan mereka, seperti undangan saat rapat namun sekda datang duluan, dan terjadi saat ini, udang kan selain sekda ada juga dua Kadis, namun sekda datang mereka tidak datang, dan ini berarti kadis tidak bertanggug jawab,”ujarnya.
Atus menyarankan bahwa, RDP lanjutan ini agar hadirkan Kadis DPMPD dan kadis Pendikan karena hak pemdes dan tunjangan guru sampai saat ini belum terbayarkan.
“Besok juga harus hadirkan Kadis DPMPD dan kadis Pendidikan Halbar, karena ada Siltap Pemdes dan BPD itu semua tertunda, dan ditamba tunjangan sertiviksi guru, jangan lagi menambah utang,”tandas Atus. (red)
