Jailolo: Pemkab Halmahera Barat (Halbar) mendapat kucuran anggaran penanganan penurunan angka stunting dari Pempus sebesar Rp 6 miliar lebih. Yang diterima secara simbolis oleh Pemkab melalui Wakil Bupati Djufri Muhamad.
Penyerahan anggaran penanganan stunting secara simbolis oleh Wakil Presiden (Wapres) RI K.H.Ma’ruf Amin, seusai dari Rakornas “Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, Apresiasi dan Komitmen Nyata Percepatan Penurunan Stunting”.
Yang bertempat di Istana Wapres RI, di Jakarta. Dan dihadiri dari sejumlah Menteri, jajaran TNI/ Polri, serta dari Pemda di 7 Propinsi, 198 Kabupaten, serta 30 kota.
Wabup Djufri Muhamad mengatakan, Penyerahan insentif fiskal kinerja tahun berjalan tahun anggaran 2023 dari Pempus untuk mengapresiasi kinerja dan prestasi Pemda karena dapat membantu Pempus dengan percepatan penurunan stunting yang menjadi perhatian utama pemerintah, baik pusat, maupun daerah.
” Hari ini kita menerima dana dari pemerintah pusat sebesar Rp. 6,390,000,000 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) yang diserahkan Wapres didampingi Menteri Keuangan RI,untuk pengendalian penanganan stunting dari Pemkab Halbar ,” jelas Wabup, melalui keterangan resminya, via WhatsApp.
Mantan anggota DPRD Halbar 3 Periode ini menjelaskan, penghargaan dari Pempus berupa Uang Tunai yang diberikan itu sebagai bentuk penghargaan Pempus terhadap pemkab halbar. Maka, harus dapat bekerja lebih baik lagi. Dari target penurunan angkat stunting secara nasional menjadi 14 persen di tahun 2024.
Serta faktor penyebab mempengaruhi stunting yang harus dapat diketahui bersama, disampaikan Wabup, dari faktor persoalan pangan, air bersih, serta sanitasi.
Dari faktor penyebab stunting tersebut, Ketua Penanganan Stunting Pemkab Halbar Djufri Muhamad mengajak pada tim penanganan untuk bergerak cepat dalam penanganan stunting.
Karana, penanganan stunting menjadi salah satu program prioritas dari Pemerintah James Uang dan Djufri Muhamad (Jujur) melalui Program “Halbar Sehat”, dan juga merupakan program prioritas nasional.
” Penanganan stunting harus dilakukan secara integral dan terpadu. Dari seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk keterlibatan dari masyarakat. Yang lebih utama harus dapat digerakkan dari Tim Penanganan Stunting Pemkab. Hal seperti ini yang harus kita lakukan lebih baik,” kata Djufri.
Sambung dia, bahwa tim penanganan stunting yang sudah dibangun sejak tahun 2022 ini, dalam tim yang tergabung dari pemerintahan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten bahkan dari pusat, dan relawan.
” Tim penanganan stunting dari pemkab halbar itu, mulai dari desa, Kecamatan, Kabupaten serta dari pusat. Maslah stunting harus sama-sama untuk kita fokus karena ini juga menjadi mendasar bagi masyarakat,” tandas Djufri.
Sekedar diketahui, dalam Sumber data BKKBN tercatat, penurunan angka stunting di Halbar, dari 30 persen di tahun 2022. Dan angkat tersebut dapat menurun menjadi 23,9 persen di tahun 2023. Penurun angka stunting ini juga, tidak terlepas dari Kerja keras TP PKK Halbar, TPPS, dan TPK mulai dari desa, Kecamatan sampai tingkat Kabupaten yang didukung pemkab halbar. (*)
