Relasipublik.com|Jailolo: Belum meratanya distribusi guru di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dan diketahui selama ini menumpuk berada di tiga Kecamatan. Hal tersebut Pemda Halbar tidak tinggal diam.
Pemda Halbar akan merotasi guru-guru PNS yang ada di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Jailolo, Sahu dan Sahu Timur untuk dirotasi ke sekolah yang ada di 7 kecamatan lainnya untuk pemerataan guru PNS. Karena dinilai sekolah-sekolah SD dan SMP yang ada di Halbar masi terdapat kekurangan guru.
Atas ketegasan Bupati dan Wakil Bupati Halbar, Dinas Pendidikan Halmahera Barat jadwalkan Road Show, kunjungan kerja di sepuluh kecamatan di Halbar. Dalam kunjungan kerja di setiap kecamatan ini, Kata Kadis Pendidikan Halbar Harun Kasim, untuk mengetahui kekurangan dan penumpukan guru yang ada di setiap kecamatan.
” Kami sudah mulai lakukan kunjungan Kerja kecamatan Jailolo timur pada Kamis, 04 kemarin. Dan masi ditemukan disana itu kekurangan guru PNS. Kunjungan kerja ini akan dilakukan di setiap kecamatan yang ada di Halbar. Dijadwalkan berakhir 23 November 2021,” Kata Harun diruang kerjanya, Jumat (05/11).
” Jika Samua team suda Road Show di setiap kecamatan, baru kita mulai bekerja. Jadi target Kami, pada bulan Januari 2022 itu penyebaran guru di Halbar suda tuntas,” sambungnya.
Kadis pendidikan bilang, Kecamatan Jailolo, Sahu dan Sahu Timur saat ini diketahui penumpukan guru-guru PNS, maka langkah Dinas pendidikan Halbar akan merotasi sebagian guru-guru di tiga kecamatan, ke enam kecamatan.
” Jadi sekarang yang saya teakankan adalah guru-guru PNS (SD, SMP) yang ditempatkan di kecamtan Jailolo, Sahu dan Sahu Timur. Karena kemungkinan besar guru-guru pengajar ditiga kecamatan menumpuk. Disini kita akan lakukan pemerataan ke wilayah atau kecamatan lain yang butuhkan,” jelasnya.
Mantan Kepala Seksi Produksi Media Pembelajaran di dinas pendidikan Malut ini ungkapkan, Bupati dan Wakil Bupati Halbar menegaskan pemerataan guru juga menjadi prioritas, dan bagi guru PNS yang sudah ditugaskan sesuai SK Bupati, jangan malas.
” Jadi bupati juga suda tegas, setelah SK suda ditetapkan Bupati, maka guru yang bersangkutan harus melaksanakan tugas ditempat tugas, kalau tidak melaksanakan tugas maka gajinya kita blokir,” tagas Harun.
Harun menambahkan, jika suda dilakukan pemerataan guru secara merata disetiap sekolah Paud, SD dan SMP di Halbar, namun masi ada kekurangan, maka dinas pendidikan halbar mengambil langkah untuk yang terbaik.
” Kalau setelah penyebaran guru, namun masi ada kekurangan, maka langkah yang kita ambil, misalnya pengadaan guru kontrak lewat Pemda. Dan alternatif terakhir yaitu melakukakn penggabungan sekolah yaitu menutup sekolah yang siswanya minim atau di bawah 60 orang tergantung dari hasil pengkajian kami. Ini yang Kami akan usulkan ke Bupati dan Wakil Bupati, jika masi terjadi kekurangan guru setelah pemerataan nanti,” tandas dia. (red)
