Relasipublik.com- Jailolo: Momentum politik Pilkada Halmahera Barat 2020 semakin dekat, wargapun menjadi sasaran Tim meraih suara pasangan calon, sampai ada terjadi dugaan tim paslon lain lakukan intimidasi kepada warga terkait bantuan yang bersumber dari Pemerintah Pusat (Pempus), untuk paslon mereka.
Kata Atus Sandiang, bantuan yang bersumber dari Pemerintah pusat kepada warga Halmahera Barat, bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, dan itu tidak bertujuan dalam kepentingan politik Pilkada Halbar 2020.
Sesuai sumber yang didapatkan oleh Atus Sandiang dari pengakuan warga saat paslon Denny- Iksan (DeSain) berkampanye di Desa Ngalo- Ngalo dan Bataka, Kecamatan Ibu Selatan, Halmahera Barat, Senin (10/11) malam.
Dihadapan ratusan pendukung DeSain, Ketua Komisi I DPRD Halbar ungkapkan keterangan dari warga, bahwa ada tim paslon dan oknum DPRD yang sengaja mengintimidasi warga terkait bantuan pemerintah pusat (Pempus) atau program Presiden RI, Jooo Widodo.
“Jika kalian tidak pilih paslon kami, maka kami akan putuskan bantuan yang kalian dapat, berupa bantuan perumahan, PKH dan BLT- DD,”kutip Atus Sandiang dari warga, dan disampaikan dalam orasi politiknya.
Ketua Komisi I DPRD Halbar Fraksi Gerindra itu menjelaskan, bahwa bantuan Perumahan, PKH dan BLT- DD itu bersumber dari pemrintah pusat atau program presiden Jokowi kepada masyarkat indonesia, bukan program dari pemerintah Daerah.
“Warga jangan takut dengan intimidasi yang sengaja dimainkan oleh tim paslon Bupati dan Wakil Bupati Halbar dengan tujuan untuk mendukung paslon mereka. Karena bantuan itu bersumber dari pemerintah pusat,”tuturnya.
Lanjut Dia, bantuan pusat diberikan kepada warga saat ini, namanya suda masuk di pusat. Maka itu tidak bisa dihapus oleh oknum- oknum tertentu yang ada di Halmahera Barat, karena suda disesuaikan dengan data yang dimasukan.
“Jangan pernah takut dengan intimidasi . Jika ada tim atau oknum DPRD dengan sengaja lakukan halnseperti itu, maka saya tegaskan agar warga segera lapor ke DPRD.”
“Kami berharap jangan bohongi warga, karena warga berhak mendapatkan bantuan itu. Kalau soal politik, biarkan masyarakat dengan hati nurani untuk berkeputusan tentukan dukungan mereka ke paslon di 9 Desember. Mari berpolitik santun, berikan pendikan politik yang bijak. Jangan bodohi warga sampai lakukan hal intimidasi seperti itu,”pungkas Atus.
DL (warga) bataka, saat diwawancarai usai ikut kampanye telah membenarkan bahwa ada oknum tim dari paslon lain maupun oknum DPRD telah melakukan pemaksaan untuk memilih paslon mereka. Hal Senada juga disampiakan oleh sala satu warga di Ngalo- ngalo.
“Dorang akan kasi pustus torang yang dapa bantuan seperti Perumhana, PKH dan BLT, jika torang tra iko dorang pe kandidat,”ungkap warga. (red)
