Jailolo: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Albert Hama, tanggapi aksi Joget yang ditunjukan sejumlah OPD pada peryaan awal tahun 2024.
Albert Hama yang selaku Ketua Fraksi PKB DPRD Halbar ini menilai, kegiatan Joget- joget yang dilakukan Kepala Keuangan Sonya Mail, serta Kadis Kesehatan, dan Kepala Bapeda, dalam vidio, yang beredar tersebut tidak patut dipertontonkan di tengah Kondisi Keuangan Daerah yang Kolaps.
Kata Albert, video joget dari sejumlah OPD, menurutnya, sangat ironis dengan kondisi tata kelola keuangan daerah yang bobrok sehingga banyak program dan agenda Pemerintah tidak berjalan akibat kekosongan khas Daerah.
“Iya, terkait video tersebut yang sudah beredar luas dan mendapat kritikan banyak masyarakat, tentu memang kurang aj*ar. Video ini sangat sensitif di tengah kondisi keuangan daerah yang tidak sehat yang justru menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Jika tugas utama terbengkalai yang membuat rakyat susah karena keuangan daerah tidak ada, lalu kita malah happy-happy, senang-senang, itu tidak tepat,” ungkap Albert, Rabu (03/01).
Albert bilang, karena tata kelola kondisi keuangan daerah saat ini memang sedang bermasalah yang menyebabkan pembiayaan program menjadi terbengkalai. Misalnya, berbagai hak Aparatur Sipil Negara (ASN), para non-ASN dari Sekretariat, serta Perijinan, Penyuluh, Tenaga Kesehatan, para Dokter dan lain-lain, yang mana jumlah secara total mencapai ratusan juta dan, sudah dianggarkan dalam APBD namun belum direalisasikan dengan alasan kekosongan Kas Daerah.
Bukan hanya itu kebutuhan Panti Asuhan Permata Hati, Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, juga terbengkalai karena tidak kunjung dicairkan bantuan dana hibah dari Pemda. Berdasarkan hasil kunjungan dia ke panti Asuhan Permata Hati, kondisinya memperihatinkan karena panti asuhan mengalami kekurangan makanan dan minuman.
“Maka sungguh sangat disayangkan, saat masyarakat susah makan dan minum, lalu pejabatnya senang-senang. Itu sesuatu yang tidak patut dilakukan, hal ini sudah sepantasnya kaban BPKD harus dievaluasi.
“Intinya , Kami dorong agar pejabat terkait khususnya di bidang keuangan daerah ini harus dievaluasi karena tidak mampu mengatur keuangan daerah dengan baik,” pungkas Albert. (*)
