Jailolo: Dinilai Kades tidak transparansi soal DD. Warga Totala Jaya, Kecamatan Loloda, Halmahera Barat, Senin (25/07), telah memalang Kantor Desa, di desa setempat.
Pemalangan itu sebagai bentuk protes warga terhadap kinerja Pemdes maupun BPD dalam pengelolaan DD, selama masa periode Kepala Desa, Fandi Tutu.
” Pemdes, melalui Kades Fandi Tutu, dalam pemerintahannya selma ini tidak ada transparan soal keuangan Desa, DD. Dan selama di masa pemrintahan, kades baru lakukan rapat dengan warga satu kali,” kata Warga Totala, Jofretes Kene, melalui rilisnya, Senin (25/07).
Selain itu juga masyarakat pertanyakan terkait kebijakan Kades totala jaya atas penggunaan Dana BLT tahun 2022. Dikatakan warga setempat, bahwa dana BLT tersebut digunakan pemdes untuk belanja barang.
” Dana BLT 2022. Kades beli (belanja) mesin pangkas rumput, katinting, dan Sensor. Dan itu tanpa persetujuan secara tertulis dari BPD maupun masyarakat secara umum. Karena itu tara sesuai dengan aturan dalam juknis yang mengatur BLT DD,” jelas Jofretes.
Jofretes mengungkapkan, semasa pemerintahan Kades Totala Jaya, kades tersebut tidak pernah terbuka soal LPJ DD pada masyarkat, dalam setiap tahun anggaran.
” Kami masyarakat bingung dengan pemerintahan yang dijalani Kades. Kami menilai kades terkesan tertutup pada kami (warga) soal pengelolaan dd,” tuturnya.
Selain Kades. Jofretes juga mengatakan BPD desa Totala Jaya setiap tahun dari tahun 2017, 2019 sampai 2022 BPD tidak pernah melakukan Musawarah Desa, terkecuali hanya di tahun 2018.
” BPD juga terkesan tertutup dan tidak paham soal Tupoksi. Karena Selama ini BPD sekali melaksanakan MUSDES pada TAHUN 2018, sedangkan di tahun anggaran 2017, 2019, 2020, 2021, Dan 2022 tidak ada lagi pelaksanaan MUSDES,” katanya.
Dinilai pemdes dan BPD tidak terbuka, atau transparansi soal DD, warga Totala Jaya meluapkan kemarahan dan lakukan pemalangan kantor desa setempat.
” Masyarakat memblokade aktifitas di kantor desa. Kami memalang Kantor Desa dengan tuntutan ke Kades harus bertanggungjawab pengelolaan dd selama masa periodenya,” pinta warga.
Atas maslah tersebut, warga Totala Jaya berharap kepada Inspektorat, Bupati dan Wakil bupati agar dapat melihat tuntutan dari warga. Karena, masyarakat setempat merasa dibodohi selama masa pemerintahan Kades, Fandi Tutu.
” Masyarakat sangat berharap kepada Pihak penegak Hukum dalam hal ini Kejari, Inspektorat, Bupati dan Wakil Bupati Halbar untuk segera mengusut tuntas Laporan pengaduan masyarakat yang sudah di terima oleh Kejari maupun inspektorat. Dengan harapan segera ditindaklanjuti laporan sesuai Hukum yang berlaku,” cetus Jofretes. (red)
