Jailolo: Pemkab Halmahera Barat (halbar) bertekad menggempur masalah stunting dari hulu sampai ke hilir yang menjadi perhatian serius pemerintah untuk generasi kedepan menjadi lebih sehat.
Menjawab upaya memberantas stunting, Pemkab Halbar melallui Bapeda dan Dinkes Halbar Gempur Stunting bertema “Dalam Upaya Membangun Koordinasi Sinergitas dan Kolaborasi DIAHI Stunting”, berlangsung di Aula Baikole, Kantor Bupati Halbar, Selasa (26/07).
Turut hadir pada kegiatan tersebut dari Bidang Program dan Kegiatan BKKBN Lucy Widasary, Tenaga Ahli Program Iney Regional V Ditjen Bina Bangda Kemendagri Andi Jauwahir, dan Kepala Perwakilan BKKBN Malut Renta Rego.
Bupati Halbar James Uang dalam sambutan menyatakan, beberapa tahun belakangan stunting menjadi perhatian besar pemerintah terutama karena hasil riset kesehatan dasar menunjukkan peningkatan prevalensi stunting nasional di tahun 2010 sebesar 35,5 persen menjadi 37,2 persen di tahun 2013.
” Maka Stunting sebagai masalah kesehatan masyarakat membutuhkan penanganan serius dari berbagai pihak. Di tahun 2018, prevalensi stunting nasional menurun ke angka 30,8 persen, di mana angka tersebut masih terhitung sangat tinggi jika mengacu pada standar yang ditetapkan oleh lembaga kesehatan dunia WHO,” kata James.
Lanjut dia, tingginya angka stunting di Indonesia ini mendorong pemerintah gencar menangani permasalahan stunting. Namun pemerintah masih memiliki keterbatasan informasi, sehingga perumusan kebijakan seringkali terkendala keterbatasan informasi terkait penetapan sasaran program.
“Saat ini di Provinsi Maluku Utara angka prevalensi stunting pada tahun 2021 tergolong tinggi, di mana dari data EPPGBM menunjukkan angka 14 persen, sementara dari data SSGI menunjukkan angka 27,5 persen,” jelasnya.
Sedangkan Kabupaten Halbar, sambung Bupati, revalensi stunting berdasarkan data EPPGBM sebesar 16,8 persen, sedangkan dari hasil survei SSGI sebesar 30 persen.
Sebagai komitmen dalam melakukan percepatan pencegahan dan penurunan stunting, Bupati bilang pemkab halbar melaksanakan 8 aksi konvergen percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi sesuai dengan petunjuk teknis pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi kabupaten/kota yang dikeluarkan Kemeterian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
1. Melaksanakan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi
2. Menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan intervensi gizi
3. Menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten/kota
4. Memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi
5. Memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa
6. Meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten/kota
7. Melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting kabupaten dan kota
8. Melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir.
” Pada saat ini Pemkab halbar telah sampai pada aksi yang ketiga yaitu rembuk stunting di mana meliputi rancangan rencana kegiatan penurunan stunting terintegrasi dan memastikan terjadinya pelaksanaan intervensi penurunan stunting secara bersama-sama seluruh komponen masyarakat di Halbar, antara lain kepala daerah, DPRD, instansi vertikal, OPD, lembaga pemerintah lainnya, lembaga non pemerintah, perusahaan, akademisi, organisasi profesi dan masyarakat, terutama di lokasi prioritas lokus penanganan yaitu 6 kecamatan dan 32 desa di Halmahera Barat,” ujar Bupati James.
Orang nomor satu Pemkab halbar itu berharap, dengan pelaksanaan rembuk stunting kali ini, peran aktif serta sinergitas semua pihak dalam penanganan stunting akan mampu menggerakkan dan menguatkan efektivitas pelaksanaan rencana aksi di tingkat kecamatan, dalam usaha menekan prevalensi stunting di Kabupaten Halbar. (red)
