Pelayanan Dukcapil Halbar Dinilai Kurang Maksimal, Ketua Komisi I Soroti Pemda

Jailolo: Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) melalui Ketua Komisi I (satu) Joko Ahadi soroti kepada Pemkab setempat atas kekurangan-kekurangan kebutuhan kerja yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Sorotan Ketua Komisi ke Pemkab Halbar itu setelah, usai dari menerima keluhan Dukcapil setelah mereka melakukan RDP bersama pada dua hari lalu, berlangsung di Kantor DPRD Halbar.

” Dalam RDP Itu, ada keluhan-keluhan dari Capil soal fasilitas pendukung seperti operasional, alat perekaman KTP,” jelas Joko Ahadi, Rabu (01/02). Menindaklanjuti hasil RDP tersebut.

Joko bilang, dengan kekurangan fasilitas pendukung pada dinas Dukcapil, sehingga sampai pada saat ini masi dengan jumlah ribuan penduduk di halbar yang sudah wajib miliki KTP, belum mereka miliki karena dengan alasan alat perekaman.

” Karena masi ada 10 ribu lebih warga di halbar yang wajib miliki KTP yang belum melakukan Perekaman. Maka mereka (Dukcapil) meminta alat perekaman,” jelas Anggota DPRD Halbar Fraksi Golkar.

Dengan menindaklanjuti, maka Putra Asli Asal Kecamatan Ibu ini meminta kepada Pemkab Halbar dibawah Pemerintahan James Uang dan Djufri Muahamad agar dianggarkan untuk pengadaan alat perekaman.

” Jadi diminta kepada Pemda Halbar agar membuka anggaran, utuk pengadaan alat perekaman di Duk Capil Pemkab Halbar. Dan selain itu, saya beri solusi kepada pemkab halbar harus buat mol pelayanan yang didalam, terkoneksi dengan BPJS, Samsat, Perijianan dan pengurusan data diri lainnya,” pinta Joko.

Dan dia juga mengajak, pada pemilu tahun depan jumlah pemilih pada pemilu akan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Karena Joko bilang, sesuai data yang disampaikan dari Dukcapil, dari jumlah jiwa warga halbar yang sebesar 1300 ribu jiwa, dan yang berhak memiliki KTP dengan jumlah 100 ribu jiwa lebih.

” Jadi kalau warga yang sudah berhak miliki KTP yang sesuai disampakan dari Capil dengan jumlah diatas 100 ribu. Maka mereka ini pada tahun 2024 sebagi peserta pemilih pada Pemilu. Maka kekurangan yang ada di Kantr dukcapil harus jadi perhatian Bupati dan Wakil Bupati,” pungkas Ketua Komisi I DPRD Halbar. (*)