Relasipublik.com- Jailolo: Bantahan Korwil PKH Provinsi Maluku Utara, Rudy Rasabessy terhadap video yang beredar, dan memuat kampanye Danny Missy tentang jumlah penerima PKH di Halmahera Barat, mengundang komentar dari Juru bicara calon Bupati Danny Missy, Ashari Dano Yasin.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Dany terkait persoalan ini. Jadi, secara keseluruhan, setiap materi ataupun paparan yang disampaikan oleh Pak Bupati Danny Missy saat ini sedang menjalani cuti untuk mengikuti kontestasi Pilkada, dapat dipertanggung jawabkan.”
“Hal itu dikarenakan, sandaran materi ataupun data yang digunakan langsung diperoleh dari dinas terkait saat beliau belum ambil cuti,”kata Ashari kepada Wartwan, Rabu(14/10).
Bantahan Korwil yang menyebutkan tidak ada upaya lobi- lobi seperti program BSB kiranya perlu diluruskan. Sebab menurut Ashari, bahwa Istilah lobi- lobi itu tidak bisa diartikan secara serampangan.
“Yang jelas, Pa Danny pada saat lakukan kampanye, hanya menyampaikan perihal hubungan baik dengan Menteri dan ada pembicaraan terkait kecilnya jumlah penerima bantuan yang dikelola oleh Kemensos. Namun apakah pembicaraan tersebut kemudian terealisasi ataukah tidak, itu bukanlah masalah,”ujarnya.
Ashari pun kembali pertanyakan ke Korwil PKH Malut bahwa saat ini ada penambahan jumlah penerima program dari Kemensos ataukah tidak?. Sebab saat ini seorang Calon bupati petahana, Danny Missy tidak menepuk dada terkait keberhasilan itu.
“Apapun yang baik bagi Daerah ini, semuanya adalah upaya dan kerja keras masyarakat, privat sektor dan Pemerintah Daerah. Itu fakta, jangan di balik- balik,”jelas Ashari.
Sekretaris PAN Halbar itu bilang, Calon bupati Petahana, Danny Missy juga memahami hubungan antara Pemda dan Pempus, tentu itu membutuhkan sinergitas. Sebab membangun jejaring dengan menjalin komunikasi yang baik, itu diantara pemerintahaan dan dimungkinkan dalam diplomasi, begitu pula dengan petugas PKH.
Sekalipun jumlah penerima bantuan program tersebut merupakan kewenangan Kemensos yang diajukan oleh PKH di Daerah, sambung Ashari, namun apa salahnya Bupati kemudian membantu mengkomunikasikan dengan pak Menteri?.
“Saya ingin tegaskan ke pak Korwil PKH Malut, sebaiknya sebelum berkomentar agar memverifikasi dulu sumber data yang dipakai, seperti video yang beredar baru- baru ini. Bupati tidak pernah menyampaikan bahwa jumlah PKH di tahun 2017 sebanyak 300 PKM, sebagaimana yang dituduhkan oleh Korwil Malut.”
“Jadi kira- kira informasi tersebut bersumber dari mana, jangan- jangan di setiap kampanye Paslon DAMAI, ada tim PKH yang membuntuti ?,”cetusnya.
Untuk itu, Ashari sampaikan kepada Korwil Malut agar jangan mengarang- ngarang dan membuat suatu keterangan yang tidak argumentatif. Seakan tercium seperti ada aroma politis yang sengaja di endorse/suport untuk menjatuhkan elektabilitas paslon DAMAI.
“Pesan saya, bahwa ada tim PKH di Kabupaten Halbar, ayolah bangun koordinasi sekaligus klarifikasi terkait informasi yang dianggap melenceng. atau jika di rasa tak efektif, ya dilaporkan saja ke pihak Bawaslu. Sederhana bukan?,”pungkasnya.(red)
