Relasipublik.com|Jailolo: Ketua Fraksi Hanura DPRD Halmahera Barat (Halbar) resmi berganti, dan dijabat oleh Fonii Suwatalbesi. Hal ini dapat tanggapan dari ketua Fraksi sebelumya, Tamin Ilan Abanun.
Tamin melalui rilisnya, Rabu (29/09), pergantian ketua Fraksi Hanura melalui sidang paripurna DPRD Halbar, hal ini diatur dalam AD/ART Partai, terkait dengan kewenangan mengangkat dan memberhentikan jabatan dalam alat kelengkapan DPRD.
” Iya, paripurna tadi menggantikan saya sebagai ketua Fraksi Hanura, tergantikan deng Ibu Foni, dalam AD/ART Partai Hanura jelas mengatur pemberhentian ketua Fraksi di pasal 33 pada poin 11, berkewenangan DPC Partai Hanura mengangkat dan memberhentikan pimpinan fraksi dan jabatan pada alat kelengkapan DPRD,” jelas Tamin.
Terkait pergantian dirinya dengan Foni, Tamin sampaikan bahwa dalam keputusan tersebut, dirinya juga berhak peroleh penjelasan atas keputusan tersebut, sebab hal ini juga telah diatur dalam AD/ART Partai.
” Sebagai anggota partai, saya juga memiliki hak memperoleh penjelasan atas keputusan, kebijakan dan sikap partai, serta membela diri apabila dikenakan sanksi, karena ini juga diatur dalam AD/ART Partai. Oleh Karena itu, selaku kader partai saya ingin peroleh penjelasan atas sikap DPC Partai Hanura terhadap saya ,” ujar Anggota DPRD Halbar Fraksi Hanura ini.
Tamin katakan, bahwa dalam 2 poin yang dianggap partai menjadi dasar pemberhentian drinya. Pada poin Pertama adalah, tentang peningkatan fungsi kontrol anggota DPRD khususnya Fraksi Hanura terhadap Pemerintah Daerah. Dan yang kedua adalah tidak lagi aktif dalam kepengurusan DPC partai Hanura sejak bulan Agustus 2020.
” Dari kedua poin yang jadi dasar atau alasan berhentikan saya, saya coba meluruskan, sebenarnya yang paling aktif melakukan fungsi kontrol terhadap kinerja Pemda itu adalah Fraksi Hanura dan itu saya. Dan fungsi kontrol itu biar Publik yang menilai. Jadi kalau saya dibilang tidak aktif?. Saya rasa tidak tepat. Oleh karena itu, Saya akan berkonsultasi dengan DPP terkait masalah ini,” tuturnya.
” Dan yang kedua, tidak aktifnya saya dalam pengurusan DPC Hanura. Hal ini saya ingin menjelaskan, bahwa Hanura dalam pilkada Halbar 2019, kita terpecah belah. Sebab ketua DPC Hanura Halbar Deny Palar juga ikut dalam Pilbup Halbar 2020, sementara SK DPP Hanura bernomor 006 tertanggal 18 pebuari 2019 itu merekomendasikan ke Paslon Dany Misi dan Imran lolori. Dengan rekomendasi ini, saya lebi memilih ikut arahan dari DPP dan mengamankan kebijakan partai untuk ikut kampanyekan Dany-Imran di pilkada 2020. Walaupun teman-teman saya semuanya termasuk yang di DPRD dari partai Hanura lebih memilih ke Deny Palar. Konflik inipun berlanjut hingga ke meja DPP,” sambung dia.
Lanjut Tamin, Konflik Partai DPC Hanura Halbar itu berjalan dalam waktu yang lama, dan hingga saat ini belum ada keputusan dari DPP. Maka sebagai kader partai yang loyal, Tamin bilang, dirinya masi menunggu keputusan dari DPP terkait dengan penetapan ketua DPC Hanura di Halbar yang baru.
” Karena masalah ini suda disidangkan tinggal menunggu waktu saja. Kalau yang ditetapkan itu Ricardo Salaka ataupun dikembalikan kepada Deny Palar, maka sebagai kader partai yang loyal saya akan tunduk dan rapatkan barisan dengan ketua baru yang ditetapkan oleh DPP ,” ucap Tamin.
Tamin katakan bahwa pergantian pimpinan dalam sebuah organisasi itu hal biasa tapi harus dengan dasar atau alasan yang jelas. Hal ini Tamin serahkan semuanya ke pengurus DPP Hanura untuk menilai. Begitu juga dalam hal melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah.
” Meskipun saat ini tidak ada jabatan sekalipun yang melekat. Saya sebagai wakil rakyat, saya tetap menyuarakan, berikan masukan yang membangun ke Pemda Halbar untuk negeri ini,” cetus dirinya.
” Karena doktrin partai Hanura adalah melaksanakan hati nurani secara nyata dalam perjuangan partai agar terwujudnya lemerintah yang bersih dan berwibawa,” pungkas Tamin. (red)
